PROFESOR HUKUM INDONESIA

Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. https://profesorhukumindonesia.blogspot.com/?m=1 Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan alat dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Alat pemerintahan tersebut adalah aparatur pemerintah yang dalam hal ini Pegawa...

Perbuatan curang adalah tindak pidana umum yang paling banyak ditangani Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Bersinggungan dengan aktivitas perasuransian, persaingan usaha, dan tindak pidana korupsi. www.profesorhukumindonesia.blogspot.com Istilah  ‘curang’ dan ‘kecurangan’ adalah kata yang lazim dipergunakan masyarakat sehari-hari, yang dipahami sebagai perbuatan yang tidak baik. Istilah ini juga sudah dipakai dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, meskipun tidak ada yang memberikan definisinya. Tengok misalnya dalam   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999   tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 21 menyebutkan Pelaku usaha dilarang melakukan   kecurangan   dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Curang atau kecurangan acapkali disepadankan maknanya dengan istilah  fraud  dalam baha...

Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di pemerintah daerah   Kurangnya dukungan dari pemerintah pusat     Masih adanya praktik korupsi dan nepotisme di beberapa daerah   Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun sumber daya manusia     Koordinasi antara Pusat dan Daerah   Birokrasi   Ketidakmerataan sumber daya membuat pembangunan daerah tidak merata  Adanya eksploitasi pendapatan daerah  Pemahaman konsep desentralisasi dan otonomi daerah belum mantap   Belum memadainya ketentuan pelaksanaan otonomi daerah   Konflik vertikal dan horizontal dalam otonomi daerah dapat berdampak terhadap lambatnya pembangunan daerah, konektivitas antarwilayah, pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan rakyat.