TENTANG PIDANA

-


 Pasal 10. Pidana terdiri atas :

A. Pidana Pokok :
     1. Pidana Mati,
     2. Pidana Penjara,
     3. Kurungan,
     4. Denda.
B. Pidana Tambahan :
     1. Pencabutan hak-hak tertentu,
     2. Perampasan barang-barang tertentu,
     3. Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri ( PASAL 11 )

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

-
Gambar
  Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah kita ketahui adalah aturan tertinggi atau landasan tata negara Indonesia. Undang-undang negara bersifat terbuka dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya telah empat kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen pada periode tahun 1999-2002. Amandemen Undang-Undang Dasar berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan perubahan tersebut, berubah juga struktur kelembagaan negaranya. Perbedaan struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Lembaga Negara Sebelum Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Mahkamah agung (MA) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Dewan Pertimbanan Agung (DPA) Lembaga Negara Sesudah Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Mahkamah Agung (MA) 7. Mahkamah Konst...
Read more »

KUHPerdata [KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA]

-
Gambar
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. KUHPerdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW).  https://profesorhukumindonesia.blogspot.com Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam KUHPerdata: Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat.  Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa jual beli adalah persetujuan yang mengikat pihak penjual dan pembeli.  KUHPerdata terdiri dari empat buku, yaitu: Buku pertama, tentang orang  Buku kedua, tentang kebendaan  Buku ketiga, tentang perikatan  Buku keempat, tentang pembuktian dan daluwarsa  Beberapa contoh masalah yang diatur dalam hukum perdata, di antaranya:  Masalah warisan Utang piutang Wanprestasi Sengketa kepemilikan barang Pelanggaran hak paten Perebutan hak asuh anak Pencemaran nama baik Buku Kesatu - Oran...
Read more »

Tata Cara Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan dan Gugatan

-
Gambar
profesorhukumindonesia.blogspot.com Langkah-langkah gugatan perdata adalah: Pendaftaran gugatan: Penggugat atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri di bagian Perdata. Persetujuan: Gugatan dan surat kuasa asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Pembayaran biaya gugatan: Penggugat atau kuasa hukumnya membayar biaya gugatan di kasir. Tanda bukti penerimaan: Penggugat menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan dari Meja 2. Surat panggilan sidang: Penggugat menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti. Sidang: Penggugat menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  Tata urutan persidangan perdata adalah: 1. Upaya damai (mediasi) 2. Pembacaan gugatan/permohonan 3. Jawaban tergugat/termohon 4. Replik 5. Duplik 6. Pembuktian 7. Kesimpulan 8. Musyawarah Majelis 9. Pembacaan putusan  Pengadilan wajib menyelesaikan pemeriksaan perkara perdata dalam jangka waktu selam...
Read more »