Tata Urutan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia

-


Urutan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan. Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pasal 2, tata urutan tersebut merinci langkah-langkah yang menjadi pijakan dalam aturan hukum. Mari kita telusuri lebih dalam.

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis, menjadi landasan utama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ini adalah fondasi yang mengikat semua tingkatan peraturan di tingkat nasional.


Ketetapan Majelis MPR

Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang memuat keputusan atau ketetapan, mengikat dalam dan luar majelis. Dibagi menjadi dua jenis: Ketetapan (mengikat dalam dan luar majelis) dan Keputusan (mengikat hanya dalam majelis).


Undang-Undang

Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Ini memiliki kekuatan hukum yang kuat.


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan genting. DPR dapat menerima atau menolak tanpa perubahan. Jika disetujui, menjadi Undang-Undang; jika ditolak, harus dicabut.


Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang. Ini merupakan alat pelaksanaan yang penting.


Keputusan Presiden

Keputusan Presiden adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam melaksanakan tugasnya dan sesuai dengan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi.


Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota. Ini adalah peraturan di tingkat daerah.


Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Tata urutan ini memiliki makna dalam bentuk hierarki atau tingkatan. Sebagai panduan umum, peraturan yang satu berkedudukan lebih tinggi dari yang lain. Ini dijalankan sesuai prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum.


1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.

berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua peraturan memiliki kekuatan hukum untuk menjadi landasan yuridis, hanya peraturan tertentu yang memiliki kekuatan tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.

Ini menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau menghapus peraturan yang lebih tinggi, dan hanya peraturan yang setara atau lebih tinggi yang dapat melakukan perubahan terhadap peraturan yang masih berlaku.

2. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.

Ketika terdapat konflik antara peraturan baru dan peraturan lama, peraturan baru akan mengesampingkan peraturan lama.

3. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Peraturan yang memiliki kedudukan hierarki yang lebih tinggi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada peraturan yang lebih rendah.

4. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Ini berarti bahwa peraturan yang bersifat khusus akan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada peraturan yang bersifat umum dalam situasi yang sama.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum

-
Gambar
ADAGIUM HUKUM         Dunia hukum dipenuhi dengan banyak adagium, sebagai dasar dalam praktik hukum dan implementasi peraturan         Menurut KBBI, adagium adalah pepatah atau peribahasa. Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adagium sinonim dari ungkapan, pernyataan, dan peribahasa.         Bicara soal adagium dalam konteks hukum, ada banyak adagium hukum terkenal, baik adagium hukum tentang cinta, adagium hukum tata negara, hingga adagium kehidupan dan penerapannya yang beririsan dengan hukum.         Salah satu adagium yang paling terkenal adalah adagium hukum “ lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.        Adagium ini merupakan tafsiran dari asas In Dubio Pro Reo . Diterangkan dalam Penerapan Asas In Dubio Pro Reo, di Indonesia, asas ini sering digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus sebuah perkara. ...
Read more »

Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

-
Gambar
  Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah kita ketahui adalah aturan tertinggi atau landasan tata negara Indonesia. Undang-undang negara bersifat terbuka dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya telah empat kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen pada periode tahun 1999-2002. Amandemen Undang-Undang Dasar berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan perubahan tersebut, berubah juga struktur kelembagaan negaranya. Perbedaan struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Lembaga Negara Sebelum Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Mahkamah agung (MA) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Dewan Pertimbanan Agung (DPA) Lembaga Negara Sesudah Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Mahkamah Agung (MA) 7. Mahkamah Konst...
Read more »

KUHPerdata [KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA]

-
Gambar
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. KUHPerdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW).  https://profesorhukumindonesia.blogspot.com Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam KUHPerdata: Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat.  Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa jual beli adalah persetujuan yang mengikat pihak penjual dan pembeli.  KUHPerdata terdiri dari empat buku, yaitu: Buku pertama, tentang orang  Buku kedua, tentang kebendaan  Buku ketiga, tentang perikatan  Buku keempat, tentang pembuktian dan daluwarsa  Beberapa contoh masalah yang diatur dalam hukum perdata, di antaranya:  Masalah warisan Utang piutang Wanprestasi Sengketa kepemilikan barang Pelanggaran hak paten Perebutan hak asuh anak Pencemaran nama baik Buku Kesatu - Oran...
Read more »