Apa Yang Harus Diperhatikan Bila Kita Menjadi Tersangka Sebuah Tindak Pidana ?

-


Bila Terjadi Penangkapan:

A. Pertama, periksa prosedur penangkapan, tanyakan apa kesalahan yang dituduhkan. Tanyakan surat perintah penangkapan, dan bacalah surat itu dengan teliti. Surat penangkapan dikeluarkan oleh kantor polisi atau jaksa untuk kasus pidana khusus.

->Surat Perintah Penangkapan, minimal isinya memuat:

1. Identitas lengkap si tersangka

2. Pelanggaran pasal/peraturan yang disangkakan 


B. Hubungi pengacara/lembaga bantuan hukum. Sekalipun kita memang melakukan apa yang dituduhkan, kita tetap berhak atas bantuan/pendampingan hukum. (daftar LBH/pengacara masyarakat bisa dilihat di kantor LBH atau posko bantuan hukum terdekat).

->Hak tersangka:

• Persidangan yang adil

• Didampingi oleh penasehat hukum

• Memperoleh berkas perkara dalam setiap

tingkat pemeriksaan

• Tidak mengalami kekerasan atau tekanan.


C. Proses pemeriksaan: kita boleh menolak memberi kesaksian selama proses pemeriksaan bila belum didampingi oleh pengacara hukum.

->Bagaimana Bila Anda Mengalami Kekerasan Fisik Selama Proses Penyidikan, Segera Hubungi Keluarga Atau Pengacara Untuk Minta Visum Dokter


D. Lamanya masa penahanan untuk penyidikan dan persidangan 

✓Penyidikan/Kepolisian

   20 hari dapat ditambah 40 hari

✓Penuntut Umum/Jaksa

    20 hari dapat ditambah 40 hari lagi

✓Persidangan tingkat pertama

    30 hari dapat ditambah 60 hari lagi

✓Persidangan tingkat banding

    30 hari dapat ditambah 60 hari lagi

✓Persidangan tingkat kasasi

    50 hari dapat ditambah 60 hari lagi 


NOTE : 

A. Apa yang bisa dilakukan oleh korban atau keluarga dan teman korban KALAU MASA PENAHANAN YANG BENAR TIDAK DIPATUHI ???

B. Yang bisa dilakukan adalah mengajukan gugatan praperadilan...Gugatan diajukan ke

Pengadilan Negeri tempat tersangka ditahan. Yang jadi tergugat adalah Polisi tempat ia ditahan


Presumption of Innocence Asas Praduga Tidak Bersalah Selama Proses Pidana Berlangsung, Seseorang Dianggap Tidak Bersalah Sampai Pengadilan Dapat Membuktikan Sebaliknya 


Definisi:

✓SAKSI
Orang yang dianggap mengetahui terjadinya tindak pidana atau kasus perdata.
Dia diminta oleh polisi untuk menceritakan apa yang dia ketahui tentang kasus
tersebut.

✓TERSANGKA
Orang yang diduga melakukan tindakk pidana namun sesuai asas praduga tak
bersalah, sebelum ada keputusan pengadilan maka dia belum dianggap
bersalah.

✓TERDAKWA
Tersangka disebut terdakwa pada saat dia mulai disidangkan dipengadilan.

✓TERPIDANA
Setelah ada putusan pengadilan maka terdakwa menjadi terpidana, terpidana
adalah orang yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman.


Apa Yang Perlu Dilakukan
Jika Kita Adalah Korban
Tindak Kejahatan ? 

A. Melaporkan: bisa dilakukan oleh anda sendiri atau orang yang anda percayai
(paralegal/pengacara/LBH/Kepala Desa dan lain-lain). Lapor kepada Kepolisian setempat. Untuk pidana korupsi, anda bisa laporkan langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri setempat.

B. Memantau perkembangan kasus yang sudah anda laporkan. Bagaimana bila
terjadi kemandegan dalam penanganan sebuah kasus ?

Datangi kantor aparat hukum untuk menanyakan perkembangan kasus dan
catat keterangan yang diberikan.
Beritahukan kepada paralegal, bila kita menganggap proses hukum berjalan
tidak transparan.

C. Melakukan tindakan tekanan penyelesaian kasus; bekerja sama dengan LSM advokasi, pengacara masyarakat atau rekan-rekan media massa untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan penyebarluasan hasil pemantauan tersebut ke media massa atau cara penyebaran informasi yang lain. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum

-
Gambar
ADAGIUM HUKUM         Dunia hukum dipenuhi dengan banyak adagium, sebagai dasar dalam praktik hukum dan implementasi peraturan         Menurut KBBI, adagium adalah pepatah atau peribahasa. Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adagium sinonim dari ungkapan, pernyataan, dan peribahasa.         Bicara soal adagium dalam konteks hukum, ada banyak adagium hukum terkenal, baik adagium hukum tentang cinta, adagium hukum tata negara, hingga adagium kehidupan dan penerapannya yang beririsan dengan hukum.         Salah satu adagium yang paling terkenal adalah adagium hukum “ lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.        Adagium ini merupakan tafsiran dari asas In Dubio Pro Reo . Diterangkan dalam Penerapan Asas In Dubio Pro Reo, di Indonesia, asas ini sering digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus sebuah perkara. ...
Read more »

Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

-
Gambar
  Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah kita ketahui adalah aturan tertinggi atau landasan tata negara Indonesia. Undang-undang negara bersifat terbuka dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya telah empat kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen pada periode tahun 1999-2002. Amandemen Undang-Undang Dasar berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan perubahan tersebut, berubah juga struktur kelembagaan negaranya. Perbedaan struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Lembaga Negara Sebelum Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Mahkamah agung (MA) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Dewan Pertimbanan Agung (DPA) Lembaga Negara Sesudah Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Mahkamah Agung (MA) 7. Mahkamah Konst...
Read more »

KUHPerdata [KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA]

-
Gambar
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. KUHPerdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW).  https://profesorhukumindonesia.blogspot.com Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam KUHPerdata: Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat.  Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa jual beli adalah persetujuan yang mengikat pihak penjual dan pembeli.  KUHPerdata terdiri dari empat buku, yaitu: Buku pertama, tentang orang  Buku kedua, tentang kebendaan  Buku ketiga, tentang perikatan  Buku keempat, tentang pembuktian dan daluwarsa  Beberapa contoh masalah yang diatur dalam hukum perdata, di antaranya:  Masalah warisan Utang piutang Wanprestasi Sengketa kepemilikan barang Pelanggaran hak paten Perebutan hak asuh anak Pencemaran nama baik Buku Kesatu - Oran...
Read more »