Susunan Badan Kekuasaan Kehakiman dan Kompetensi Peradilan

-



Susunan Badan Kekuasaan Kehakiman dan Kompetensi Peradilan

A. Susunan Badan Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan pada badan-badan peradilan negara yang ditetapkan menurut UU No 48 tahun 2009.

->Pasal 18 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

->Pasal 25 ayat (1) :

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.


Puncak semua sistem peradilan yang ada adalah pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan, tentunya mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. 

Peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung adalah peradilan tngkat banding yang disebut juga appellate jurisdiction dan peradilan tingkat pertama yang juga disebut dengan original jurisdiction. 

Kedua tingkatan ini disebut dengan judex factie (peradilan dua tingkat). Artinya pemeriksaan perkara dalam tingkat banding adalaah merupakan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan dalam tingkat pertama baik mengenai peristiwanya maupun mengenai hukumnya. Sedangkan dalam tingkat kasasi pada Mahkamah Agung (judex jure) hanya diperiksa mengenai kekeliruan penerapan hukumnya saja. 

Oleh karenanya pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan tingkat kedua dan terakhir untuk pemeriksaan peristiwa dan mengenai hukumnya.

B. Kewenangan Mengadili

Berdasarkan UU 48 Tahun 2009 Pasal 25 (1) sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui adanya kewenangan dalam mengadili yang disebut sebagai Kompetensi Peradilan.

Kompetensi Peradilan terdiri atas 

1. Kompetensi Absolut

 Kompetensi absolut (absolute competentie) atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan kekuasaan Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana baik itu bersifat maupun khusus dan perkara perdata yang bersifat umum maupun niaga.

2. Kompetensi Relatif 

 Kompetensi Relatif/Nisbi adalah Kewenangan mengadili sesuai dengan wilayah hukumnya atau suatu pengadilan negeri berwenang untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkaranya dimana para pihak bertempat tinggal (berdomisili di daerah hukumnya.
 Secara khusus dan terperinci tentang wewenang nisbi pengadilan negeri diatur dalamPasal 118 HIR/142 RBg yang menentukan sebagai berikut :

  1. Gugatan perdata pada tingkat yang termasuk wewenang pengadilan negeri diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, atau jika tidak dketahui temppat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya.
  2. Jika tergugat dari seorang sedang mereka tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat.
  3. Jika tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal pengguat atau salah seorang penggugat.
  4. Jika gugatan itu mengenai benda tetap (benda takbergerak) maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi bendatetap itu terletak. Jika benda tetap tersebut terletak dalam beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri maka gugatan diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.
  5. Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam satu akta,maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum

-
Gambar
ADAGIUM HUKUM         Dunia hukum dipenuhi dengan banyak adagium, sebagai dasar dalam praktik hukum dan implementasi peraturan         Menurut KBBI, adagium adalah pepatah atau peribahasa. Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adagium sinonim dari ungkapan, pernyataan, dan peribahasa.         Bicara soal adagium dalam konteks hukum, ada banyak adagium hukum terkenal, baik adagium hukum tentang cinta, adagium hukum tata negara, hingga adagium kehidupan dan penerapannya yang beririsan dengan hukum.         Salah satu adagium yang paling terkenal adalah adagium hukum “ lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.        Adagium ini merupakan tafsiran dari asas In Dubio Pro Reo . Diterangkan dalam Penerapan Asas In Dubio Pro Reo, di Indonesia, asas ini sering digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus sebuah perkara. ...
Read more »

Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

-
Gambar
  Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah kita ketahui adalah aturan tertinggi atau landasan tata negara Indonesia. Undang-undang negara bersifat terbuka dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya telah empat kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen pada periode tahun 1999-2002. Amandemen Undang-Undang Dasar berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan perubahan tersebut, berubah juga struktur kelembagaan negaranya. Perbedaan struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Lembaga Negara Sebelum Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Mahkamah agung (MA) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Dewan Pertimbanan Agung (DPA) Lembaga Negara Sesudah Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Mahkamah Agung (MA) 7. Mahkamah Konst...
Read more »

KUHPerdata [KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA]

-
Gambar
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. KUHPerdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW).  https://profesorhukumindonesia.blogspot.com Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam KUHPerdata: Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat.  Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa jual beli adalah persetujuan yang mengikat pihak penjual dan pembeli.  KUHPerdata terdiri dari empat buku, yaitu: Buku pertama, tentang orang  Buku kedua, tentang kebendaan  Buku ketiga, tentang perikatan  Buku keempat, tentang pembuktian dan daluwarsa  Beberapa contoh masalah yang diatur dalam hukum perdata, di antaranya:  Masalah warisan Utang piutang Wanprestasi Sengketa kepemilikan barang Pelanggaran hak paten Perebutan hak asuh anak Pencemaran nama baik Buku Kesatu - Oran...
Read more »