Hubungan HTN dengan Ilmu Lain beserta Sumber HTN

-


Hubungan HTN dg Ilmu-ilmu lain

HTN dg Ilmu Negara

 HTN : bersifat praktis hasilnya dapat langsung dipraktikkan.

 Ilmu Negara : mementingkan nilai teoritis.


HTN dg Ilmu Politik

 HTN : ibaratnya sbg kerangka manusia.

 Ilmu Politik : sbg daging yang menyelimutinya.


HTN dengan Hukum Administrasi Negara

HAN merupakan bagian dari HTN dalam arti luas.

belum ada kesepakatan pendapat.

Oppenheim:

 HTN : negara dlm keadaan tidak bergerak.

 HAN : negara dlm keadaan bergerak.


Vegting:

 HTN : objeknya organisasi negara.

 HAN : objeknya peraturan yg bersifat teknis


PERBEDAAN HTN dengan ILMU NEGARA

HTN : menyelidiki negara tertentu ( Neg RI).

  Aturan hukum ketatanegaraan negara RI.

Ilmu Negara : menyelidiki negara dalam sifatnya yang umum (terlepas dari negara, tempat, waktu dan keadaan tertentu).

   Asal mula, sifat, hakekat, tujuan dan bentuk negara serta pemerintahannya.


Objek Hukum Tata Negara & Ilmu Negara adalah negara.


SUMBER HUKUM TATA NEGARA 

Pengertian Sumber Hukum 

Sumber hukum bermacam-macam pengetian adalah tergantung pada sudat mana kita melihanya. Namun demikian sebagai gambaran berikut dua pakar hukum dibawah ini sebagai gambaran tentang sumber hukum 


Pengertian Sumber Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu :

a. Sebagai asas hukum sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.

b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum prancis, hukum romawi dan lain-lain

c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat)

d. Sebagai sumber hukum dimana kita dapat mengenal hukum seperti; dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya.

e. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. 


Sedangkan menurut Joeniarto bahwa sumber hukum dapat dibedakan menjadi :

•  Sumber hukum dalam artian sebagai asal hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkrit berupa keputusan dari yang berwewenan

•  Sumber hukum dalam artian sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. Entah tertulis atau tak tertulis

•  Sumber hukum yang dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan masyarakat. Kita dapatkan sumber hukum filosofis histories dan sosiologis


MACAM-MACAM SUMBER HUKUM

Sumber hukum formal diartikan sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Atau menurut Utrecht sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. 

Sedangkan hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian bahwa sumber hukum formal ini sebagai bentuk pernyataan berlakunya hukum materiil


Sumber hukum Tata Negara 

Bahwasanya sumber hukum tata Negara tidak terlepas dari pada sumber hukum formil dan materil

Pertama, sumber hukum materil tata Negara adalah :

sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum tata Negara, yaitu:

 • dasar dan pandangan hidup bernegara sepeti pancasila

 • kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah hukum tata Negara. 

 Sepeti halnya denga kekuatan dalam proses perumusan dan perancangan perundang-undangan yang tidak lepas dari pada kepentingan kelompok partai dalam merumuskan hukum. 


Kedua, sedangkan sumber hukum dalam arti formal, yaitu

a. Hukum perundang-undangan ketatanegaraan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwewenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis

b. Hukum adat ketatanegaraan merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang tertulis, namun tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat hukum adat.

c. Hukum adat kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan Negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan (mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.

d. Yurisprudensi ketatanegaraan adalah kumpulan putusan-putusan pengadilan.

e. Trakta atau hukum perjanjian internasional ketatanegaraan adalah persetujuan yang diadakan Indonesia dengan Negara-negara lain,

f. Doktrin ketatanegaraan ajaran-ajaran tentang hukum tatanegara yang ditemukan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran saksama berdasarkan logika formal yang berlaku.





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum

-
Gambar
ADAGIUM HUKUM         Dunia hukum dipenuhi dengan banyak adagium, sebagai dasar dalam praktik hukum dan implementasi peraturan         Menurut KBBI, adagium adalah pepatah atau peribahasa. Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adagium sinonim dari ungkapan, pernyataan, dan peribahasa.         Bicara soal adagium dalam konteks hukum, ada banyak adagium hukum terkenal, baik adagium hukum tentang cinta, adagium hukum tata negara, hingga adagium kehidupan dan penerapannya yang beririsan dengan hukum.         Salah satu adagium yang paling terkenal adalah adagium hukum “ lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.        Adagium ini merupakan tafsiran dari asas In Dubio Pro Reo . Diterangkan dalam Penerapan Asas In Dubio Pro Reo, di Indonesia, asas ini sering digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus sebuah perkara. ...
Read more »

Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

-
Gambar
  Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah kita ketahui adalah aturan tertinggi atau landasan tata negara Indonesia. Undang-undang negara bersifat terbuka dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya telah empat kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen pada periode tahun 1999-2002. Amandemen Undang-Undang Dasar berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan perubahan tersebut, berubah juga struktur kelembagaan negaranya. Perbedaan struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Lembaga Negara Sebelum Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Mahkamah agung (MA) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Dewan Pertimbanan Agung (DPA) Lembaga Negara Sesudah Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Mahkamah Agung (MA) 7. Mahkamah Konst...
Read more »

KUHPerdata [KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA]

-
Gambar
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. KUHPerdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW).  https://profesorhukumindonesia.blogspot.com Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam KUHPerdata: Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat.  Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa jual beli adalah persetujuan yang mengikat pihak penjual dan pembeli.  KUHPerdata terdiri dari empat buku, yaitu: Buku pertama, tentang orang  Buku kedua, tentang kebendaan  Buku ketiga, tentang perikatan  Buku keempat, tentang pembuktian dan daluwarsa  Beberapa contoh masalah yang diatur dalam hukum perdata, di antaranya:  Masalah warisan Utang piutang Wanprestasi Sengketa kepemilikan barang Pelanggaran hak paten Perebutan hak asuh anak Pencemaran nama baik Buku Kesatu - Oran...
Read more »