Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) dalam Pembuktian Perkara Perdata

-


Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) dalam Pembuktian Perkara Perdata


       Pembuktian adalah salah satu upaya yang dilakukan para pihak yang bersengketa guna meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian itu sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi Hakim/Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu Putusan, apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya
yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan

       Pembuktian Pemeriksaan Setempat ini dengan alat bukti lain yaitu berupa alat bukti surat/tulisan,saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan keterangan ahli mempunyai hubungan yang sangat
erat kaitannya karena pembuktian Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti surat/tulisan, saksi, persangkaan,pengakuan,persangkaan, sumpah, maupun keterangan ahli dan dapat dijadikan sebagai bukti tambahan karena pembuktian Pemeriksaan Setempat secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti, namun sebagai penguat atau memperjelas fakta atau peristiwa perkara apabila Hakim/Majelis Hakim merasa bahwa
pembuktian yang dilakukan oleh para pihak masih dirasa kurang sehingga Hakim/Majelis Hakim dapat melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap semua sengketa Perdata yang obyeknya benda tidak bergerak
dan yang pembuktiannya masih dirasa kurang.Hasil dari Pemeriksaan Setempat dapat digunakan Hakim/Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan selain alat bukti lainnya (surat/tulisan, saksi, persangkaan,
pengakuan, sumpah dan keterangan ahli.

       Sebagai contoh dalam sengketa pembagian warisan yang obyek sengketanya berupa tanah, para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah melampirkan bukti-bukti surat berupa sertifikat dan kesepakatan para
pihak dan bukti keterangan saksi. Namun dengan adanya bukti surat dan saksi tersebut, Hakim/Majelis Hakim belum ada keyakinan untuk memberi suatu putusan karena masih terdapat ketidakcocokan
antara posita Penggugat, Keterangan Tergugat dan Kesaksian dari Tergugat untuk itu perlu adanya pembuktian lagi yaitu pembuktian Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR.

       Sebagaimana diketahui bahwasanya pada tanggal 15 November 2001 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor
7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang mengatur bahwa Para Ketua atau Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat karena banyak perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi karena obyek perkara atas barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan. Sehubungan dengan itu pula dasar hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang
ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada Hakim/Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan. Akan tetapi sifat
daya mengikatnya tidak mutlak karena Hakim/Majelis Hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya dan dengan adanya Pemeriksaan Setempat tersebut, maka dapat dijelaskan mengenai
variabel nilai kekuatan mengikatnya Pemeriksaan setempat dalam Putusan Peradilan, yaitu:
1. Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan. Prinsip ini tetap bertitik tolak dari kebebasan Hakim/Majelis Hakim untuk menilainya, karena patokan yang digunakan bukan mesti atau wajib dijadikan
dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim/Majelis Hakim. Hal inisesuai dengan Putusan MA No.1497K/Sip/1983, bahwa dalam putusan tersebut Hakim/Majelis Hakim/Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan
Setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari
pemegang semula kepada pemilik baru.

2. Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. Dalam hal dalil gugatan tentang luasnya tanah dibantah Tergugat, dan kemudian ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat sama luasnya dengan yang tercantum dalam dalil gugatan, dalam kasus seperti itu hasil pemeriksaan dimaksud dapat dijadikan dasar
pengabulan gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 3197 K/Sip/1983.10

3. Dapat digunakan menentukan luas daya mengikat yang lain, hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar atau fakta untuk menentukan luas objek tanah terperkara. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 1777 K/Sip/1983, dikatakan bahwa hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara.
Sehubungan dengan itu judex facti berwenang untuk menjadikan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah
terperkara.
       Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Setempat mempunyai kekuatan mengikat apabila didukung dengan Pembuktian pada Pasal 164 HIR
yaitu berupa alat bukti tertulis/surat (sertifikat tanah),dan keterangan saksi. Sehingga dapat diartikan bahwasanya Pemeriksaan Setempat itu sendiri
mempunyai fungsi untuk memberikan keyakinan kepada Hakim/Majelis Hakim dalam memastikan keadaan obyek sengketa tersebut yaitu berupa tanah terhadap luas, letak dan batas-batasnya. Dengan
demikian Hakim/Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan telah didasari dengan keyakinan karena alat bukti yang diajukan para pihak telah sesuai dengan
hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum

-
Gambar
ADAGIUM HUKUM         Dunia hukum dipenuhi dengan banyak adagium, sebagai dasar dalam praktik hukum dan implementasi peraturan         Menurut KBBI, adagium adalah pepatah atau peribahasa. Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adagium sinonim dari ungkapan, pernyataan, dan peribahasa.         Bicara soal adagium dalam konteks hukum, ada banyak adagium hukum terkenal, baik adagium hukum tentang cinta, adagium hukum tata negara, hingga adagium kehidupan dan penerapannya yang beririsan dengan hukum.         Salah satu adagium yang paling terkenal adalah adagium hukum “ lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.        Adagium ini merupakan tafsiran dari asas In Dubio Pro Reo . Diterangkan dalam Penerapan Asas In Dubio Pro Reo, di Indonesia, asas ini sering digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus sebuah perkara. ...
Read more »

Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

-
Gambar
  Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah kita ketahui adalah aturan tertinggi atau landasan tata negara Indonesia. Undang-undang negara bersifat terbuka dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya telah empat kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen pada periode tahun 1999-2002. Amandemen Undang-Undang Dasar berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan perubahan tersebut, berubah juga struktur kelembagaan negaranya. Perbedaan struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Lembaga Negara Sebelum Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Mahkamah agung (MA) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Dewan Pertimbanan Agung (DPA) Lembaga Negara Sesudah Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Mahkamah Agung (MA) 7. Mahkamah Konst...
Read more »

KUHPerdata [KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA]

-
Gambar
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. KUHPerdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW).  https://profesorhukumindonesia.blogspot.com Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam KUHPerdata: Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat.  Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa jual beli adalah persetujuan yang mengikat pihak penjual dan pembeli.  KUHPerdata terdiri dari empat buku, yaitu: Buku pertama, tentang orang  Buku kedua, tentang kebendaan  Buku ketiga, tentang perikatan  Buku keempat, tentang pembuktian dan daluwarsa  Beberapa contoh masalah yang diatur dalam hukum perdata, di antaranya:  Masalah warisan Utang piutang Wanprestasi Sengketa kepemilikan barang Pelanggaran hak paten Perebutan hak asuh anak Pencemaran nama baik Buku Kesatu - Oran...
Read more »