KASUS PERDATA

-


CONTOH-CONTOH KASUS PERDATA:

• Sengketa Tanah

• Hutang Piutang

• Sengketa Jual Beli

• Perceraian 


Proses Hukum Kasus Perdata:

Persengketaan perdata adalah persengketaan kepentingan perseorangan/badan hukum. Sebelum menempuh penyelesaian lewat jalur hukum. disarankan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui proses musyawarah/mediasi, baik melalui mekanisme adat, lembaga keagamaan maupun kebiasaan masyarakat setempat. Bila tidak berhasil, barulah proses penyelesaian perdata di pengadilan dimulai.


Proses hukum perdata secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pendaftaran gugatan dilakukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal.

2. Pengajuan Gugatan

Gugatan yang sudah didaftarkan lalu diajukan ke pangadilan untuk diproses lebih lanjut. Sebaiknya surat gugatan dilengkapi dengan salinan berbagai dokumen atau bukti-bukti tertulis lainnya.

3. Pemeriksaan dan Tawaran Perdamaian

Hakim akan memeriksa kasus dan menawarkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk melakukan perdamaian.

4. Persidangan

Jika tidak disetujui untuk berdamai maka diteruskan dengan pembacaan gugatan, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan dan putusan.

5. Eksekusi

Eksekusi keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri. 


Apa yang perlu
Diperhatikan bila anda
Menjadi penggugat ?

A. Syarat formil gugatan (bentuk gugatan yang harus dipenuhi secara memadai) yaitu:

• Dibuat secara tertulis

• Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

• Memuat identitas para pihak secara lengkap

• Memuat dasar-dasar/alasan/fakta/hukumnya

• Sebaiknya surat gugatan dilengkapi dengan salinan berbagai dokumen atau bukti-bukti tertulis lainnya.

• Memuat tuntutan secara jelas

• Diberi materai

• Ditandatangani oleh penggugat


B. Syarat materiil gugatan (isi gugatan yang harus dipenuhi secara memadai) yaitu:

• Berdasarkan alasan/fakta yang sebenarnya

• Memiliki urutan fakta yang sesuai dan sebenarnya

• Gugatan diajukan dengan logika yang patut dan wajar (untuk kerugian yang memang disebabkan oleh tergugat dan merupakan akibat langsung)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum

-
Gambar
ADAGIUM HUKUM         Dunia hukum dipenuhi dengan banyak adagium, sebagai dasar dalam praktik hukum dan implementasi peraturan         Menurut KBBI, adagium adalah pepatah atau peribahasa. Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adagium sinonim dari ungkapan, pernyataan, dan peribahasa.         Bicara soal adagium dalam konteks hukum, ada banyak adagium hukum terkenal, baik adagium hukum tentang cinta, adagium hukum tata negara, hingga adagium kehidupan dan penerapannya yang beririsan dengan hukum.         Salah satu adagium yang paling terkenal adalah adagium hukum “ lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.        Adagium ini merupakan tafsiran dari asas In Dubio Pro Reo . Diterangkan dalam Penerapan Asas In Dubio Pro Reo, di Indonesia, asas ini sering digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus sebuah perkara. ...
Read more »

Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

-
Gambar
  Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah kita ketahui adalah aturan tertinggi atau landasan tata negara Indonesia. Undang-undang negara bersifat terbuka dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya telah empat kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen pada periode tahun 1999-2002. Amandemen Undang-Undang Dasar berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan perubahan tersebut, berubah juga struktur kelembagaan negaranya. Perbedaan struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Lembaga Negara Sebelum Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Mahkamah agung (MA) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Dewan Pertimbanan Agung (DPA) Lembaga Negara Sesudah Amandemen : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Presiden 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Mahkamah Agung (MA) 7. Mahkamah Konst...
Read more »

KUHPerdata [KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA]

-
Gambar
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. KUHPerdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW).  https://profesorhukumindonesia.blogspot.com Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam KUHPerdata: Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat.  Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa jual beli adalah persetujuan yang mengikat pihak penjual dan pembeli.  KUHPerdata terdiri dari empat buku, yaitu: Buku pertama, tentang orang  Buku kedua, tentang kebendaan  Buku ketiga, tentang perikatan  Buku keempat, tentang pembuktian dan daluwarsa  Beberapa contoh masalah yang diatur dalam hukum perdata, di antaranya:  Masalah warisan Utang piutang Wanprestasi Sengketa kepemilikan barang Pelanggaran hak paten Perebutan hak asuh anak Pencemaran nama baik Buku Kesatu - Oran...
Read more »